Category: Budaya & Adat
-
Gercep Ditpolairud Polda Sulut Padamkan Kebakaran Kapal KM Maranatha 04 di Perairan Bitung
BITUNG – 15 April, 2026, Tim Direktorat Polisi Air dan Udara (Ditpolairud) Polda Sulawesi Utara (Sulut) menunjukkan kesiapsiagaan dan kecepatan tinggi dalam menangani insiden kebakaran yang melanda kapal KM Maranatha 04. Insiden yang terjadi sekitar pukul 05.44 WITA ini berlangsung di wilayah perairan Selat Lembeh, tepatnya di depan Pelabuhan Perikanan Samudra (PPS) Kota Bitung.Mendapat informasi kejadian, Ditpolairud Polda Sulut, Kombes Pol Bayuaji Yudha Prajas, S.H., M.H., segera mengerahkan personel dan memerintahkan evakuasi serta penanganan darurat.Sigap Padamkan Api, Dua ABK SelamatSatu unit kapal patroli KP SBU XV 2003 yang dikomandani oleh Bripka Hanny Wantania beserta awak kapal segera dikerahkan menuju lokasi. Sesampainya di sana, diketahui kapal KM Maranatha 04 sedang bersandar atau berlabuh ketika api mulai muncul.Petugas langsung bertindak cepat melakukan pemadaman menggunakan peralatan pemadam kebakaran yang tersedia. Berkat ketangkasan dan kerja cepat tersebut, api berhasil dikendalikan dan dipadamkan sebelum meluas ke bagian lain kapal.Dari hasil pemeriksaan sementara, diketahui bahwa penyebab kebakaran diduga kuat berasal dari korsleting listrik pada instalasi di atas kapal. Dalam insiden tersebut, dua orang Awak Kapal (ABK) yang sedang bertugas menjaga kapal berhasil dievakuasi dengan selamat dan tidak mengalami luka-luka.Imbauan Keselamatan PelayaranSituasi berhasil diamankan sepenuhnya dan tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa ini. Namun, penyebab pasti dan kerugian materiil masih dalam proses penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian.Sebagai bentuk tanggung jawab dan pencegahan, Ditpolairud Polda Sulut mengimbau seluruh Nakhoda dan awak kapal agar selalu melakukan pengecekan rutin.“Kami mengimbau agar selalu memastikan kondisi instalasi listrik serta seluruh peralatan keselamatan kapal dalam keadaan baik dan layak fungsi, guna mencegah terulangnya insiden kebakaran yang dapat merugikan banyak pihak,” tegasnya. -

Vape Dipertanyakan : Jika Aman, Mengapa Banyak Negara Justru Melarangnya?
Vape Dipertanyakan : Jika Aman, Mengapa Banyak Negara Justru Melarangnya?

Fenomena rokok elektrik atau vape yang kian populer di kalangan anak muda kembali menuai sorotan kritis. Di tengah gencarnya promosi sebagai alternatif “lebih aman” dibanding rokok konvensional, fakta global justru menunjukkan arah berbeda. Sejumlah negara seperti Singapura, Thailand, India, hingga Brasil telah mengambil langkah tegas dengan melarang peredaran dan penggunaan vape secara total.
Kebijakan pelarangan ini bukan tanpa dasar. World Health Organization mengungkapkan bahwa aerosol dari vape mengandung nikotin, logam berat, serta berbagai zat kimia berbahaya yang berpotensi merusak kesehatan. Bahkan, dalam beberapa studi, paparan jangka panjang dikaitkan dengan gangguan paru-paru dan risiko adiksi yang tidak kalah serius dari rokok biasa.
Lebih mengkhawatirkan lagi, laporan dari United Nations Office on Drugs and Crime mengindikasikan bahwa perangkat vape kini mulai disalahgunakan sebagai media konsumsi narkotika sintetis. Temuan ini menambah dimensi baru dalam persoalan vape—bukan hanya isu kesehatan, tetapi juga ancaman terhadap keamanan dan penegakan hukum.
Dengan fakta tersebut, narasi bahwa vape adalah sekadar gaya hidup modern menjadi patut dipertanyakan. Di balik desain futuristik dan citra “kekinian”, tersembunyi potensi bahaya yang dapat berdampak pada generasi muda. Pertanyaannya kini bukan lagi soal tren, melainkan sejauh mana kesadaran publik dan ketegasan regulasi mampu melindungi masa depan bangsa.
-
Yuk Mengenal Lebih Jauh Dampak Penggunaan Vape bagi Kesehatan dan Masyarakat
Yuk Mengenal Lebih Jauh Dampak Penggunaan Vape bagi Kesehatan dan Masyarakat

Penggunaan rokok elektronik atau vape semakin dikenal luas, terutama di kalangan generasi muda. Dengan tampilan modern dan beragam pilihan aroma, vape kerap dianggap sebagai alternatif yang lebih ringan. Namun, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa di balik popularitasnya, terdapat sejumlah hal yang perlu diperhatikan secara bijak.Sejumlah negara seperti Singapura, Thailand, India, hingga Brasil telah mengambil langkah tegas dalam mengatur bahkan melarang penggunaan vape. Kebijakan tersebut diambil sebagai bentuk kehati-hatian terhadap potensi dampak yang dapat ditimbulkan.
Menurut World Health Organization, uap yang dihasilkan dari vape dapat mengandung nikotin, logam berat, serta berbagai zat kimia yang berpotensi memengaruhi kesehatan jika digunakan secara berkelanjutan. Hal ini menjadi perhatian karena penggunaan jangka panjang masih terus diteliti lebih lanjut oleh para ahli.
Selain itu, laporan dari United Nations Office on Drugs and Crime juga menunjukkan bahwa perangkat vape berpotensi disalahgunakan sebagai media untuk memasukkan zat tertentu yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kondisi ini menambah alasan pentingnya pengawasan serta edukasi yang lebih luas kepada masyarakat.Dengan demikian, penggunaan vape tidak hanya menjadi persoalan gaya hidup, tetapi juga berkaitan dengan aspek kesehatan dan keamanan. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dalam menyikapi tren ini, dengan mempertimbangkan informasi yang akurat serta dampak jangka panjangnya.
Melalui pemahaman yang baik dan kesadaran bersama, diharapkan generasi muda dapat membuat pilihan yang lebih tepat demi menjaga kesehatan dan masa depan yang lebih baik.
-

Implementasi Program Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Kapolda Sumsel Instruksikan Jajaran Utamakan Sisi Humanis
Implementasi Program Kapolri Jenderal Listyo Sigit, Kapolda Sumsel Instruksikan Jajaran Utamakan Sisi Humanis

Implementasi Program Kapolri, Kapolda Sumsel Instruksikan Jajaran Utamakan Sisi Humanis
Kapolda Sumsel Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho, S.I.K., S.H., M.Hum. menegaskan perubahan paradigma personel Polri untuk lebih mengedepankan pendekatan persuasif dan etika. Hal ini disampaikan dalam pelatihan penggunaan kekuatan dan HAM di Gedung Presisi, Kamis (9/4).
Profesionalisme pelayanan menjadi kunci stabilitas keamanan guna mendukung pembangunan nasional. Kapolda mengingatkan jajaran agar setiap tindakan tetap berpedoman pada Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009.
“Tugas polisi saat ini fokus pada pelayanan kepada warga. Kita hadir untuk memastikan masyarakat dapat beraktivitas dengan aman dan nyaman. Jangan pernah menyakiti hati rakyat, karena pengabdian terbaik kita adalah saat masyarakat merasa dilayani,” tegas Irjen Pol Sandi Nugroho.
Sudahkah Anda Berbuat Baik Hari Ini?
Bila ada permasalahan dan butuh bantuan Polisi silahkan hubungi :
Call Center : 110 (Bebas Pulsa)
“KAMI SIAP MELAYANI 24 JAM”
-
BNN Ungkap Overkapasitas Lapas Capai 90 Persen
BNN Ungkap Overkapasitas Lapas Capai 90 Persen, Mayoritas Napi Narkoba
Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan negara (Rutan) di seluruh wilayah saat ini telah overkapastias hingga 90 persen dari daya tampung.Badan Narkotika Nasional (BNN) mengungkap jumlah penghuni lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan negara (Rutan) di seluruh wilayah saat ini telah overkapastias hingga 90 persen dari daya tampung.
Kepala BNN Komjen Suyudi Ario Seto mengatakan jumlah itu merujuk sistem database pemasyarakatan (SDP) pusat per 12 November 2025. Ia menganggap penjara Indonesia dalam kondisi kritis.
“Berdasarkan data SDP Pusat yang diambil tanggal 12 November 2025 pukul 07.30, kita dihadapkan pada kondisi kritis terkait data tahanan dan narapidana,” ujar Suyudi dalam rapat kerja di Komisi III DPR, Selasa (7/4).
Dia merinci, jumlah daya tampung lapas dan rutan di seluruh Indonesia saat ini hanya sebanyak 146.260 orang. Namun, kondisi lapangan, jumlahnya telah mencapai 278.376 orang.
Menurut Suyudi, jumlah itu membuat narapidana penghuni lapas melebihi kapasitas sebanyak 132.116 atau 90 persen dari kapasitas daya tampung.
“Hal ini mengakibatkan terjadinya overkapasitas yang sangat memprihatinkan, yakni sebanyak 132.116 jiwa atau mencapai persentase 90 persen dari kapasitas normalnya,” katanya.
Dari jumlah tersebut, menurut Suyudi, mayoritas merupakan narapidana kasus narkoba yang jumlahnya mencapai 150.202 orang atau 54 persen, yang rinciannya terdiri dari 96.176 berstatus bandar dan 54.026 berstatus pengguna.
“Angka 54.000 lebih pengguna inilah yang seharusnya menjadi refleksi bersama. Mereka adalah korban yang sejatinya lebih membutuhkan sentuhan pemulihan melalui rehabilitasi medis dan sosial,” ujar Suyudi.
-
Komjen Suyudi Minta RUU Narkotika Tetap Atur BNN Bisa Jadi Penyidik
Komjen Suyudi Minta RUU Narkotika Tetap Atur BNN Bisa Jadi Penyidik

Jakarta: Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Suyudi Ario Seto meminta agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Narkotika dan Psikotropika tetap mengatur BNN sebagai salah satu lembaga yang berwenang melakukan penyelidikan. Suyudi mengatakan, draf RUU Narkotika yang sudah disesuaikan dengan KUHAP baru, substansinya secara eksplisit justru menghapuskan nomenklatur atau penyebutan BNN, sehingga menimbulkan ambiguitas.
“Ini tentunya menjadi ambiguitas dan menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi BNN karena berpotensi justru melemahkan BNN RI secara kelembagaan,” kata Suyudi saat rapat bersama Komisi III DPR RI untuk membahas RUU Narkotika dan Psikotropika di kompleks parlemen, Jakarta, dilansir Antara, Selasa, 7 April 2026.
Menurut Suyudi, ketika identitas BNN itu direduksi dalam RUU Narkotika dan Psikotropika, kewenangan penyidik BNN dalam upaya penegakan hukum, seperti penangkapan dan penahanan, akan hilang. Hal itu sudah dialami penyidik di Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Ambiguitas itu, kata Suyudi, bahkan bisa berpotensi melemahkan penyidik Polri yang sedang bertugas di BNN untuk memberantas permasalahan narkoba. “Bahkan lebih dalam lagi, berpotensi dapat tertutupnya akses BNN untuk berkoordinasi secara langsung dengan penuntut umum,” ujar Suyudi.

Ilustrasi narkotika. Foto: Dok/Media IndonesiaJenderal polisi bintang tiga ini meminta BNN harus tetap menjadi lembaga yang diamanatkan dan memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan, baik yang dilakukan penyidik Polri yang bertugas di BNN RI maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
“Dalam pelaksanaan kewenangan tersebut, kami BNN RI akan senantiasa tetap menghormati dan berpedoman pada mekanisme koordinasi dan sinergi dengan Polri, selaras dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP,” ungkap Suyudi.
-
Polda Metro Jaya Ungkap Kasus Uang Palsu di Bogor, 12.191 Lembar Diamankan
Polda Metro Jaya Ungkap Kasus Uang Palsu di Bogor, 12.191 Lembar Diamankan
Polda Metro Jaya mengungkap kasus pembuatan dan peredaran uang palsu pecahan Rp100 ribu di Bogor, Jawa Barat, dengan menangkap satu tersangka berinisial MP (39).

Kabidhumas Kombes Pol. Budi Hermanto menegaskan bahwa penanganan kasus ini tidak hanya berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga edukasi agar masyarakat tidak menjadi korban. Hal ini penting karena peredaran uang palsu berpotensi merugikan masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil.
Pengungkapan dilakukan pada 30 Maret 2026 di wilayah Kemang, Bogor. Dari tersangka, polisi menyita 12.191 lembar uang palsu serta sejumlah peralatan produksi seperti printer, kertas, dan alat pemotong.
Modus yang digunakan adalah mencetak dan memotong uang agar menyerupai asli, kemudian menawarkan skema “penggandaan uang” untuk menarik korban. Kasus ini terungkap berkat informasi masyarakat yang ditindaklanjuti melalui penyelidikan.
Saat ini, penyidik masih mengembangkan kasus tersebut. Polisi juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada dengan menerapkan metode 3D (dilihat, diraba, diterawang) saat menerima uang, serta segera melapor melalui layanan Polisi 110 jika menemukan indikasi uang palsu.
-
Hebat Gerak Cepat Dan Presisi Polres Metro Bekasi Ungkap Kasus Penyiraman Air Keras di Tambun Selatan
Hebat Gerak Cepat Dan Presisi Polres Metro Bekasi Ungkap Kasus Penyiraman Air Keras di Tambun Selatan
Respons cepat dan kerja profesional ditunjukkan oleh jajaran Polres Metro Bekasi dalam mengungkap kasus penyiraman cairan kimia berbahaya yang terjadi di Tambun Selatan. Dalam waktu singkat, tiga pelaku berhasil diamankan, menegaskan komitmen Polri dalam menjaga keamanan serta melindungi masyarakat dari tindak kekerasan.

Gerak Cepat Dan Presisi Polres Metro Bekasi Ungkap Kasus Penyiraman Air Keras di Tambun SelatanPengungkapan kasus ini disampaikan langsung oleh Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol. Sumarni bersama jajaran dalam kegiatan jumpa pers. Berbekal keterangan saksi, serta penyelidikan mendalam, tim gabungan Satreskrim dan Polsek Tambun Selatan bergerak cepat hingga berhasil menangkap para pelaku di lokasi berbeda. Polres Metro Bekasi memastikan penanganan perkara dilakukan secara profesional, transparan, dan berkeadilan.
Peristiwa yang terjadi pada 30 Maret 2026 tersebut menyebabkan korban mengalami luka bakar serius akibat cairan kimia berbahaya.
Polres Metro Bekasi menegaskan akan terus mengawal proses hukum hingga tuntas serta memastikan perlindungan bagi korban dan saksi sebagai bagian dari komitmen pelayanan yang humanis dan berkeadilan.
-
Wujudkan Polri Presisi, Kapolda Sumsel Pimpin Penandatanganan Pakta Integritas Rim Terpadu 2026
Wujudkan Polri Presisi, Kapolda Sumsel Pimpin Penandatanganan Pakta Integritas Rim Terpadu 2026
Kapolda Sumatera Selatan Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho memimpin upacara pengambilan sumpah dan penandatanganan pakta integritas Penerimaan Terpadu Anggota Polri TA 2026.

Langkah ini merupakan komitmen tegas Polda Sumsel dalam menjalankan proses seleksi yang Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis (BETAH).
Hingga Senin (30/3), tercatat animo luar biasa dengan 3.684 pendaftar, di mana 2.898 peserta telah terverifikasi dengan rincian 254 calon Taruna Akpol, 2.449 calon Bintara Polri, dan 195 calon Tamtama.
Kapolda menegaskan bahwa integritas Polri harus dibangun sejak tahap rekrutmen agar menghasilkan personel yang profesional.
“Untuk mewujudkan Polri yang prediktif, responsibilitas, transparansi, dan berkeadilan harus dimulai dari proses rekrutmen yang objektif, bersih, transparan, akuntabel, dan jujur. Oleh karena itu, sumpah ini menjadi komitmen bersama,” tegas Kapolda Sumsel.
Bila ada permasalahan dan butuh bantuan Polisi silahkan hubungi :
Call Center : 110 (Bebas Pulsa)
“KAMI SIAP MELAYANI 24 JAM”
-
Begini Testimoni Masyarakat dan Pemudik Apresiasi Pelayanan Operasi Ketupat Musi 2026 Polda Sumsel
Begini Testimoni Masyarakat dan Pemudik Apresiasi Pelayanan Operasi Ketupat Musi 2026 Polda Sumsel
Sumatera Selatan — Pelaksanaan Operasi Ketupat Musi 2026 oleh jajaran Polda Sumatera Selatan mendapat apresiasi positif dari masyarakat dan para pemudik.

Berbagai testimoni yang dihimpun menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan selama arus mudik dan balik berlangsung dengan baik, humanis, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat di lapangan.
Para pemudik mengaku merasa aman dan nyaman selama perjalanan, berkat kehadiran personel kepolisian yang siaga di berbagai titik pengamanan.
Tidak hanya melakukan pengaturan lalu lintas, petugas juga aktif membantu masyarakat yang mengalami kendala di perjalanan.
Salah satu hal yang paling diapresiasi adalah kecepatan respons layanan pengaduan melalui call center 110.Masyarakat menilai, setiap laporan atau keluhan yang disampaikan langsung ditindaklanjuti dengan cepat oleh petugas di lapangan, sehingga berbagai permasalahan dapat segera diatasi.
“Pelayanannya sangat baik, petugasnya ramah dan cepat tanggap. Kami merasa sangat terbantu, terutama saat menghadapi kendala di perjalanan,” ungkap salah seorang pemudik.Dengan pelayanan yang optimal dan respons cepat tersebut, masyarakat berharap kinerja jajaran Polda Sumsel dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan di masa mendatang, demi terciptanya situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, khususnya pada momen-momen besar seperti arus mudik Lebaran.
Bila ada permasalahan dan butuh bantuan Polisi silahkan hubungi :
Call Center : 110 (Bebas Pulsa)
“KAMI SIAP MELAYANI 24 JAM”
